Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial, Balai Perhutanan Sosial adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Perhutanan Sosial dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial. Balai Perhutanan Sosial Medan terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Wilayah I, Seksi wilayah II, Seksi Wilayah III dan Kelompok Jabatan Fungsional. Balai Perhutanan Sosial Medan mempunyai tugas dalam melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan perhutanan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Balai Perhutanan Sosial Medan didukung dengan struktur organisasi sub bagian tata usaha dan seksi wilayah. Sub Bagian Tata Usaha melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.  Seksi Wilayah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, identifikasi dan inventarisasi hutan hak, identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pendampingan perhutanan sosial, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, fasilitasi kemitraan perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Setiap unsur di lingkungan Balai Perhutanan Sosial Medan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Perhutanan Sosial maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap unsur di lingkungan Balai Perhutanan Sosial Medan juga harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.   

Jumlah pegawai pada Balai Perhutanan Sosial Medan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebanyak 52 orang dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.